Lembaga SPNF – SKB Kabupaten Dompu mempunyai visi dan misi sebagai berikut.

VISI :

“Terselenggaranya Pendidikan Nonformal yang lebih baik, untuk mewujudkan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, berbudaya, kreatif, mandiri, dan berdayaguna”

MISI :

1. Melaksanakan penataan kelembagaan SPNF SKB Dompu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya
2. Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan SPNF SKB Dompu
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana guna mendukung terciptanya proses pembelajaran yang efektif.
4. Meningkatkan mutu dan perluasan layanan pada masyarakat dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya melalui penyelenggaraan program Pendidikan Nonformal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Menyelenggarakan pembinaan pada peserta didik agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
6. Menyelenggarakan pengelolaan Sistim Informasi Manajemen Pendidikan Nonformal secara cepat dan akurat.
7. Menjalin kerjasama dengan masyarakat dan orang tua peserta didik serta melaksanakan pengabdian masyarakat melalui program-program Pendidikan Nonformal.

TUJUAN :

1. Melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga berguna bagi masyarakat luas.
2. Terwujudnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan nonformal dan informal yang handal dan profesional yang sesuai dengan kebutuhan saat ini.
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang bisa mendukung proses pembelajaran yang efektif.
4. Terwujudnya layanan program Pendidikan Nonformal yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
5. Terwujudnya lulusan yang memliki sikap mental, berpengetahuan luas, serta memiliki keterampilan yang siap untuk mengembangkan diri.
6. Terwujudnya Sistim Informasi Manajemen Pendidikan Nonformal secara cepat dan akurat.

Dalam Permendikbud Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, di sebutkan bahwa Sanggar Kegiatan Belajar atau sebutan lainnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis daerah kabupaten/kota. Unit pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut SPNF adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Adapun tugas dan fungsi SKB sesuai perdirjen PAUD dan Dikmas kemdikbud nomor 1453 Tahun 2016 sebagai berikut:

 

 

Tugas	Fungsi
Melaksanakan Pendataan, pengkajian, pengembangan, uji coba, bimbingan, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan penilaian program pendidikan Nonformal dan Informal serta pengelolaan urusan ketata usahaan SPNF SKB Dompu Dompu	Pelaksanaan pendataan dan penataan sasaran program dan ketenagaan pendidikan nonformal dan informal
	Pelaksanaan pengkajian program pendidikan nonformal dan informal
	Pembuatan dan penyusunan serta pengembangan model program, sarana belajar dan ketenagaan pendidikan nonformal dan informal.
	Pelaksanaan uji coba model program, ketenagaan, sarana belajar Pendidikan nonformal dan informal
	Pelaksanaan pengembangan profesi Pendidikan nonformal dan informal
	Pelaksanaan bimbingan teknis program Pendidikan nonformal dan informal
	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan nonformal dan informal
	Pelaksanaan penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan evaluasi dampak pelaksaan program Pendidikan  dan informal
	Pelaksanaan penyusunan, pelayanan dan penyebarluasan informasi program Pendidikan nonformal dan informal
	Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu setiap bulannya.
	Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan urusan ketatausahaan SPNF SKB DOMPU Dompu
	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Dikpora sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Satuan Pendidikan  Nonformal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Dompu berdiri pada tahun 1982. SPNF SKB DOMPU Kabupaten Dompu adalah Daerah dengan luas daratan yang cukup telah menjadi salah satu Daerah tujuan Transmigrasi (khususnya Warga Pulau Lombok dan Pulau Bali), mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk dengan berbagai latar belakang Sosial, Budaya dan Tingkat Pendidikan serta pengetahuan yang berbeda, seiring dengan itu program Pemerintah Wajib Belajar Enam Tahun (Wajar 6 Tahun) menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat, dalam upaya merespon kebutuhan itu maka lahirlah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kabupaten Dompu dan dilakukan dengan SK Mendikbud RI No. 0260/0/1978 dan disempurnakan dengan Keputusan Mendikbud RI No. 098/0/1982 tanggal 16 Maret.

Seiring dengan lahirnya UU nomor 22/1999 dan UU nomor 25/1999, maka Sanggar Kegiatan Belajar SKB Dompu berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten yang memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai dengan SK Bupati Dompu Nomor 175 tahun 2001. Selanjutnya diatur dalam PERDA Nomor 06/2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja SPNF Dinas pada Dinas Daerah Kabupaten.  dan Peraturan BUPATI Nomor : 06  tanggal 7 Agustus  2017 tentang Perubahan Status SKB Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.

Sesuai dengan peraturan Bupati Dompu nomor 16 Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

 

No.	Nama / NIP	L/P	Pangkat Gol/ Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	NURHAIDAH, SE 19751231 200701 2 069	P	PB Pertama Penata Tk. III/c	S1 – Ekonomi
2	ABDULLAH, S.Sos 19680116 199203 1 008	L	PB Pertama Penata Tk. IV/a	S1 – Sosial
3	ILYAS, SE 19721231 200901 1 018	L	PB Pertama Penata Tk. III/a	S1  – Ekonomi
4	RIDWAN PRATAMA N.H., S.Pd 19940422 202203 1 012	L	PB Pertama Penata Muda Tk. III/a	S1 – Pendidikan Luar Sekolah
5	NABILA AULIANA DEWI, S.Pd 19980811 202203 2 015	P	PB Pertama Penata Muda III/a	S1 – Pendidikan Luar Sekolah
6	DIAN GUSTIANA, S.Pd 19920820 202203 2 009	P	PB Pertama Penata Muda III/a	S1 – Pendidikan Luar Sekolah
7	FITRIANI, S.Pd 19920105 202203 2 008	P	PB Pertama Penata Muda III/a	S1 – Pendidikan Luar Sekolah
8	MUHAMMAD EL ALAWI, S.Pd 19940424 202203 1 013	L	PB Pertama Penata Muda III/a	S1 – Pendidikan Luar Sekolah
9	WAHYU WINANDI, S.Pd 19920614 202201 1 002	P	PB Pertama Penata Muda III/a	S1 – Pendidikan Luar Sekolah

Sesuai dengan peraturan Bupati Dompu nomor 16 Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

 

 

Pengelola Lembaga, Tutor dan Instruktur	Tingkat Pendidikan
	SMP	SMA	DPL	S1	S2	Jumlah
Unsur Pimpinan				1		1
Pamong Belajar/Nara Sumber Tekhnis				9		9
Operator Komputer, dan TBM			1	1		2
Tutor Bidang Pengajaran		7	2	1		10
Instruktur Keterampilan				3		3

 

 

Nama Sarana/Prasarana	Uraian	Milik Sendiri
Status Lahan dan Bangunan	Luas Lahan 2000 M2
Rincian Bangunan	Kepala	1 Ruang
	Ruangan TU	1 Ruang
	Ruang Pamong Belajar	1 Ruang
	Aula	1 Ruang
	Dapur	1 Ruang
	Ruang Belajar	3 Ruang
	Rumah Dinas	1 unit
	Rumah Penjaga	1 Unit
	Aula	1 Unit
	Kamar Asrama	15 Kamar
	Keterampilan	2 Ruang
	Produksi	1 Ruang
	Perpustakaan	1 Ruang
Sarana Kesekretariatan	Kursi Tamu	2 Stel
	Kursi Lipat	50 bh
	Meja Kerja	18 Unit
	Lemari arsip/Filing Kabinet	7  unit
	Computer	23 Unit
	Laptop	1 Unit
	Telepon/Faxsimile	1 Unit
	Printer	2 Unit
Sarana Pembelajaran	Meja dan Kursi Belajar	30 Unit
	Papan Tulis	4 bh
	Buku/Modul.Bahan Ajar	60 bh
	Media Pembelajaran	5 Unit
	Fasilitas Belajar Penunjang	3 Set
Sarana Keterampilan	Alat-Alat Keterampilan	3 Set

 

 

Wilayah kerja SPNF-SKB Dompu pada umumnya meliputi 8 Kecamatan dan 72 Desa yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Dompu.

 

Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003, program pendidikan nonformal mencakup pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

1. Program-program utama yang wajib diselenggarakan oleh SKB adalah: program pemberantasan buta aksara/program keaksaraan;
2. program kesetaraan yang meliputi Paket A Setara, Paket B Setara dan Paket C Setara;
3. program kursus dan pelatihan kerja dengan berbagai macam kursus keterampilan, baik terstruktur (sesuai dengan KKNI) maupun tidak terstruktur sesuai dengan   kebutuhan daerah berdasarkan muatan lokal dan masyarakat setempat
4. program kewirausahaan untuk memberikan kemampuan usaha mandiri masyarakat;
5. program pendidikan anak usia dini, seperti kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD sejenis;
6. program pembinaan keluarga/pendidikan keorangtuaan;
7. pembentukan taman bacaan masyarakat; dan
8. program pendidikan kewanitaan.

Dalam melaksanakan program tersebut, SKB wajib memenuhi delapan standar nasional pendidikan dan terakreditasi sehingga dapat menjadi program percontohan. Selain itu, SKB juga diharapkan menyelenggarakan program pendukung, di antaranya:

1. program pengarusutamaan gender pendidikan;
2. program pendidikan berkelanjutan;
3. program pengembangan berbagai perangkat pembelajaran di antaranya kurikulum  muatan lokal, bahan ajar, dan media muatan lokal;
4. data dan informasi tentang program PAUD dan Dikmas;
5. desa binaan SKB; dan
6. program-program lain yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.